Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah perjalanan Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Pada muktamar itu terpilih KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Selanjutnya yang paling diingat dari muktamar itu adalah keputusan “Kembali ke Khittah NU 1926”. Kembali ke khittah berarti mengembalikan NU sebagai organisasi kemsyarakatan keagamaan yang sebelumnya bertransformasi menjadi partai politik. Forum tertinggi NU itu juga membahas penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal bernegara. Namun, banyak warga Nahdliyin yang kurang mengingat perjalanan dan proses menuju keputusan kembali ke khittah 1926 itu.

Setahun sebelum pelaksanaan muktamar, tepatnya 12 Mei 1983, 24 kader NU mengadakan sebuah pertemuan di Jakarta. Tim yang kemudian dikenal dengan “Majelis 24” itu mengawali perumusan kembali ke Khittah NU 1926.

Dua puluh empat kader NU itu adalah: 1) KH MA Sahal Mahfudh, 2) H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 3) H Musthofa Bisri (Gus Mus), 4) Dr. Asip Hadipranata, 5) H Mahbub Djunaedi, 6) Drs HM Tolchah Hasan, 7) Drs. HM Zamroni, 8) dr. HM Thohir, 9) dr. H Fahmi Dja’far Saifuddin, 10) HM Said Budairy, 11) Abdullah Syarwani, SH, 12) HM Munasir, 13) KH Muchit Muzadi, 14) HM Saiful Mudjab, 15) Drs. H Umar Basalim, 16) Drs. H Cholil Musaddad, 17) Gaffar Rahman, SH, 18) Drs. H Slamet, 19) Drs. HM Ichwan Syam, 20) Drs. H Musa Abdillah, 21) Musthofa Zuhad, 22) HM Danial Tandjung, 23) Ahmad Bagdja, dan 24) Drs. Masdar Farid Mas’udi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Majelis 24 itu, kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim kerja yang terdiri dari: 1) Gus Dur (ketua), 2) Zamroni (wakil ketua), 3) Said Budairy (sekretaris), dengan anggota 4) Mahbub Djunaedi, 5) Fahmi Dja’far Saifuddin, 6) Danial Tandjung, dan 7) Ahmad Bagdja. Kurang lebih tujuh bulan bekerja, Tim 7 berhasil memformulasikan lebih konkrit gagasan pemulihan khittah NU 1926.

Fahmi Dja’far Saifuddin dan Said Budairy menggerakkan dan memfasilitasi Tim 7 melakukan banyak pertemuan yang digelar secara masif. Pertemuan-pertemuan tersebut dalam rangka sosialisasi sekaligus meminta masukan demi penyempurnaan konsep khittah NU.

Dalam suatu pertemuan, Said Budairy mengusulkan pentingnya perluasan makna ibadah dan dinamisasi pemahaman fiqh. Baginya, gagasan tersebut bukan hanya terkait dengan kepemimpinan NU, namun juga konskuensi logis dari pemulihan khittah NU sebagai jam’iyyah diniyah (organisasi keagamaan). Legitimasi fiqh diperlukan untuk pelbagai kegiatan sosial yang dianjurkan.

Said Budairy menunjukkan banyak fakta yang ia temukan di lapangan, bahwa pengembangan Khittah NU di bidang sosial tidak mendapat apresiasi hanya karena tidak memiliki pijakan metodologis secara fiqh.

“Gejala yang kita lihat sekarang tentang perluasan arti ibadah sudah banyak yang bisa memahami. Tetapi yang terlahir dari sikap konsekuen pada tradisi Sunni masih amat jarang,” ungkap pendiri sekaligus pencipta lambang PMII ini.

Menurutnya, pengembangan fiqh menjadi bagian penting dari draft konsep pemulihan Khittah NU. Ruang lingkup pengertian ibadah diperluas, tidak hanya amalan ritual keagamaan saja. Akan tetapi kerja-kerja sosial juga bisa bermakna ibadah jika diniatkan sebagai ibadah. (Mushofa Asrori/Maq)

Disarikan dari buku biografi “Muhammad Said Budairy, Wartawan NU itu…” 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here